Diskusi Isu Aktual di Indonesia - PPIA ACT

Hari Rabu tanggal 9 Mei 2018 kemarin saya berkesempatan hadir di acara diskusi isu aktual di Indonesia yang diselenggarakan oleh PPIA ACT. Tema kali ini adalah tentang terorisme; pola rekrutmen, pendanaan dan deradikalisasi di penjara.
Niat awal saya sih karena ingin melihat mbak Lola (Haula Noor) yang selama ini sudah saya anggap kakak sendiri. Karena isu terorisme sendiri kurang menarik buat saya.

Ternyata saya salah. Pemaparan dari para narasumber sangat cocok buat awam seperti saya. Saya jadi mendapat wawasan baru mengenai kondisi terorisme di Indonesia.
Saya coba tuliskan beberapa catatan penting dari pemaparan kemarin.


  1. Haula Noor. Topik yang diangkat adalah mengenai pola rekrutmen teroris. Mbak Lola memaparkan bahwa mindset yang harus dibentuk adalah radikalisasi adalah sebuah proses, bukan keadaan statis. Sehingga yang perlu digali adalah "how", bukan "why". Karena faktor penyebab seseorang menjadi teroris multifaceted. Sehingga yang lebih perlu digali adalah bagaimana proses seseorang menjadi radikal dan kemudian dibaiat. Ini penting agar bisa diketahui solusi yang tepat untuk melakukan disengagement.
  2. Sylvia Windya Laksmi. Topik yang diangkat adalah mengenai pendanaan kegiatan terorisme di Indonesia. Mbak Sylvia memaparkan gambaran peta di Indonesia yang sudah ada jaringan terorisnya. Sebelum tahun 2003, pendanaan kegiatan terorisme di Indonesia didapatkan dari luar negeri. Setelah 2003, pemerintah mulai berupaya mengetatkan peraturan untuk perpindahan dana dari luar. Meski demikian, peraturan di Indonesia masih memiliki beberapa kelemahan yang begitu pintarnya dimanfaatkan oleh jaringan teroris. Yang terbaru adalah pemanfaatan mata uang digital, seperti bitcoin, alfacoin, dll (saya kurang begitu familiar). Ini yang masih sulit diatur oleh pemerintah Indonesia. Selain itu, dana sumbangan sosial di Indonesia juga belum dapat dikontrol dan dimonitor oleh pemerintah. Sebagai perbandingan, di Malaysia, semua organisasi (meski non profit) yang akan melakukan penggalangan dana (charity) harus mendaftar ke pemerintah dan setiap tahun membuat laporan pengelolaan dananya ke pemerintah. Begitu pula di Australia. Jadi semua organisasi yang legal akan terdaftar di website resmi pemerintah dan bisa diakses oleh masyarakat umum. Sedihnya di Indonesia, hal itu belum terjadi. Kita banyak menerima proposal pembangunan masjid, proposal buka puasa, dan lain sebagainya tanpa kita tahu pasti penggunaan uang itu benar atau diselewengkan. Organisasi non formal pun dapat dengan mudah membuka rekening tabungan di bank. Sehingga jaringan terorisme dapat memanfaatkan usaha di bidang lainnya, dan hasil dananya digunakan untuk membiayai kegiatan terorisme.
  3. Leopold Sudaryono. Topik yang diangkat adalah mengenai deradikalisasi di penjara. Menurut mas Leo, deradikalisasi di penjara dapat dikatakan gagal. Pemerintah menempatkan napi teroris (napiter) bercampur dengan napi lainnya, dengan harapan napiter dapat berbaur, mendapatkan gambaran berbhineka tunggal ika sehingga nantinya bisa berasimilasi lagi di masyarakat. Namun yang terjadi, napiter ini kuat sekali, sehingga mampu mempengaruhi napi lain. Bahkan juga mempengaruhi para sipir. Kondisi mental sipir yang kurang kuat juga ditengarai sebagai penyebabnya. Bagaimana tidak, rasio jumlah sipir dan napi sangat jauh. Di Indonesia, rasio nasional jumlah sipir:napi adalah 1:43, bahkan di beberapa lapas ada yang sampai 1:500 napi. Sebagai perbandingan, mas Leo menceritakan beberapa waktu lalu serikat sipir di Australia melakukan protes karena beban kerja yang dianggap berat yatu rasio sipir dibanding napi adalah 1:4! Belum lagi kebanyakan pendidikan sipir di Indonesia adalah lulusan SMA. Apalagi untuk sipir yang di Nusakambangan, lokasinya yang terpencil membuat sipir ini jauh dari keluarga. Alhasil sipir di Indonesia belum bisa melakukan tugasnya dengan optimal, alih2 untuk deradikalisasi. Kebetulan sekali saat diskusi ini berlangsung, bahkan sampai postingan ini ditulis, dikabarkan ada penyerangan petugas oleh napiter di Makobrimob di Depok.



Materi presentasi kemarin tidak boleh didokumentasikan dan disebarkan karena merupakan tesis para narsum dan belum final sehingga akan melanggar kode etik penelitian jika disebarkan.
Ini pengetahuan yang berharga untuk saya yang jelas awam sekali dengan topik ini :D

Post a Comment

Designed by FlexyCreatives